KPU harus berbenah untuk Pemilu tahap I dan II nanti

Kondisi karut marut yang terjadi pada pemilihan legislatif 9 April 2009 yang lalu hendaknya menjadi suatu pembelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki sistem database daftar para pemilih tetap agar hak sebagai warga negara untuk memilih atau dipilih dapat dipenuhi sesuai dalam undang-undang.

Pada tanggal 8 Juli 2009 mendatang, akan dilaksanakan pemilihan presiden tahap pertama yang kemudian akan disusul dengan tahap kedua yang akan dijadwalkan pada tanggal 9 September 2009 untuk menentukan calon pemimpin negeri ini. Memilih suatu pemimpin merupakan suatu kewajiban dan hak setiap orang, oleh karena itu jika dalam Pemilu nanti banyak terjadi kasus mengenai warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih maka akan sangat mempengaruhi jalannya suatu asas demokrasi pada bangsa kita ini.

Banyak kecurangan-kecurangan dan politik uang diterapkan dalam kasus seperti ini, apalagi event ini merupakan perebutan mengenai pemimpin negara, tentu akan sangat diwarnai intrik-intrik politik. Jangan sampai rakyat kecil kembali menjadi korban akan perebutan kekuasaan. KPU harus benar-benar berbenah dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mensukseskan jalannya Pemilu nanti.

Data pemilih tetap harus segera dirampungkan dan diperiksa kembali. Banyak kasus yang terjadi seperti di Kampung Makasar, Jakarta Timur banyak pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Kemarin hanya tercatat 21 orang saja yang bisa ikut mencontreng di kelurahan tersebut. Lain halnya dengan warga di Menteng, di TPS 20 malah banyak warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap namun justru hampir 50% yang tidak ikut mencontreng pada pemilu 9 April 2009 kemarin.

KPU juga hendaknya memikirkan penetapan tanggal dalam Pemilu karena seperti kasus yang terjadi kemarin, tanggal Pemilu bertepatan dengan sehari menjelang Paskah yang terjadi pada tanggal 10 April 2009. Sehingga banyak Umat Kristiani yang pergi ziarah pada hari Paskah, terutama warga di Indonesia bagian timur.

Antusiasme warga dalam memilih hendaknya menjadi suatu wacana serius oleh KPU untuk memperbaiki kinerja dan sistem yang telah dipakai sebelumnya. Semoga dalam Pemilu nanti tidak terjadi kasus-kasus kecurangan, salah distribusi surat suara maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan. Itu semua demi Indonesia Satu. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air (Indonesia)!